Rapat Kerja Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia

#sahabatbawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Salamun  dan Kooedinator Sekretariat  mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia Gelombang II

Kegiatan yang digelar di Orchard Industri Hotel pada Selasa (10/09/2024) diikuti oleh Koordinator Divisi SDMO Diklat Provinsi, Koordinatir Divisi SDMO Datin, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kahupaten/Kota. 

Akuntabilitas menjadi isu penting dalam birokrasi. Pemerintah sebagai agent bertindak atas nama rakyat, membuat kebijakan termasuk kebijakan penggunaan dana publik, maka pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan. Masyarakat harus merasakan hasil dan manfaat dari setiap produk pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Paulus Rahakbauw, SE, Kementrian PANRB. Akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka mendukung tercapainya tujuan negara, lanjutnya. 

Pada kesempatan yang sama, turut hadir juga pemateri dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu yang menyampaikan materi tentang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Bappenas dengan materi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Kinerja di Lingkungan Bawaslu dan sebagainya.

Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu RI ini berlangsung selama empat hari dalam rangka meningkatkan kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia bukan saja untuk pencapaian nilai namun lebih fokus kepada pencapaian hasil.