Kawal Akurasi Data Pemilih, Bawaslu SBB Hadiri Pleno PDPB Triwulan II 2026

PIRU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus berkomitmen mengawal akurasi data pemilih. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran Bawaslu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026, Kamis (2/7/2026).
​Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu SBB beserta staf. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI/Polri, Kejaksaan, serta jajaran instansi terkait lainnya.
​Rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU SBB beserta komisioner lainnya ini memaparkan dinamika data pemilih yang mengalami perubahan atau pergerakan selama tiga bulan terakhir.
​Berdasarkan hasil rekapitulasi final pada triwulan ini, total jumlah pemilih di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebanyak 151.128 pemilih. Angka tersebut terdiri dari:
​Pemilih Laki-laki: 74.151 jiwa
​Pemilih Perempuan: 76.977 jiwa
​Langkah pengawasan melekat ini dilakukan Bawaslu guna memastikan hak pilih masyarakat SBB tetap terjaga dan mutakhir menuju kontestasi demokrasi mendatang.
​Opsi 2: Gaya Edukatif & Informatif (Cocok untuk Media Sosial / Website Instansi)
​Update Data Pemilih SBB Triwulan II 2026: Total 151.128 Pemilih Terdata!
​Demi menjaga hak suara masyarakat, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 pada Kamis, 2 Juli 2026.
​Bertempat di Kantor KPU SBB, rapat ini menjadi wadah sinergi antara KPU, Bawaslu, Disdukcapil, TNI/Polri, hingga Kejaksaan untuk mencocokkan perubahan data pemilih selama 3 bulan terakhir.
​Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan II Kabupaten SBB:
​👨 Laki-laki: 74.151 pemilih
​👩 Perempuan: 76.977 pemilih
​📊 Total Pemilih: 151.128 pemilih
​Ketua dan Anggota Bawaslu SBB menegaskan bahwa pengawasan ini penting dilakukan secara berkala agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya akibat data yang tidak akurat.